Bagi saudara yang merupakan warga kabupaten Kupang, polemik antara DPRD kabupaten Kupang dan Bupati Kupang merupakan suatu berita hangat dan menghasilkan tanggapan yang berbeda oleh setiap kita yang mendengarnya.

Bagi saya yang juga adalah putra asli kabupaten Kupang merasa resah dan selanjutnya meragukan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Kupang akan berjalan baik jika situasi pemerintahan yang terjadi sebagaimana adanya saat ini.

Sebagai masyarakat awam yang tidak tahu-menahu soal politik, birokrasi dan lain sebagainya menyangkut dengan tata pemerintahan dan perundangan, berharap polemik yang terjadi antara Dewan dan Bupati segera berakhir.

Sekali lagi sebagai masyarakat awam, saya dan mungkin banyak lagi  masyarakat yang lain di kabupaten Kupang bingung situasi yang ril, atau kenyataan yang sebenarnya yang merupakan pemicu terjadinya konflik antara Dewan dan Bupati.

Di suatu sisi saya melihat, mendengar dari berbagai sumber informasi seperti media massa yang memaparkan 7 pokok program kerja Bupati yang menurut saya sangat baik jika dijalankan,  karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.  Namun dalam perjalanannya terjadi benturan terutama dari pihak Dewan yang sampai saat ini saya tidak tahu apakah nantinya akan membatalkan program kerja yang sudah dicanangkan dan sementara  dilaksanan, seperti pembangunan pabrik mangan terbesar di Indonesia Timur yang berlokasi di Kabupaten Kupang. Menurt saya pembangunan pabrik mangan ini jika difasilitasi dengan baik oleh pihak-pihak berwenang maka akan bedampak sangat baik bagi kesejahteraan masyarakat kabupaten Kupang juga masyarakat Flobmora terlepas dari unsur-unsur kepentingan politik maupun KKN. Mengingat selama ini di daerah NTT hanya merupakan penyedia bahan mentah industri, yang menurut saya sangat sangat merugikan masyarakat. Jadi sebetulnya ada banyak keuntungan yang diperoleh apabila dibangun pabrik mangan di daerah ini, baik kepada pemerintah yakni peningkatan PAD yang mebantu peningkatan pembiayaan pembangunan, kepada masyarakat yakni ketersediaan lapangan pekerjaan, perbaikan infrastruktur daerah, dan lain sebagainya.

Di lain pihak Dewan yang merupakan pengawas pemerintah terus mengobarkan berbagai protes terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal ini Bupati yang menurut Dewan tidak sesuai atau berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Bahkan Dewan melalui rapat paripurna telah memutuskan untuk memberhentika Bupati atas berbagai tindakannya selama beberapa bulan setelah dilantik bulan Maret lalu. Menurut dewan kebijakan Bupati Kupang terutama masalah administrasi dan birokrasi hampir seluruhnya cacat hukum, mulai dari pencabutan SK beberapa pejabat eselon, mutasi pegawai ke kabupaten Sabu Raijua yang sempat mengakibtkan kericuhan, sampai pada penandatanganan MoU dan MoA dengan pengusaha Korea untuk pembangunan pabrik Mangan, dan masih ada lagi yang tidak saya sebutkan. Melihat berbagai protes yang disampaikan Dewan dengan berbagai alasan yang dikemukakan dan terlepas dari kebenaran yang tentunya teruji melalui proses peradilan hukum, saya dapat katakan bahwa Bupati telah melakukan berbagai pelanggaran berat yang harus dipertanggungjawabkan terhadap rakyat dan terhadap Tuhan yang telah mempercayakan amanah untuk melayani umatnya di Kabupaten Kupang.

Saya  mengucapkan terima ksih kepada Dewan Kabupaten Kupang yang terus mengawasi jalannya pemerintahan di Kabupaten Kupang. Tetapi sayapun berharap agar apa yang dilakukan dalam hal melakukan berbagai protes dan lain sebaganya menyangkut dengan penegakkan hukum mudah-mudahan bukan atas dasar ada sesuatu di baliknya. Bertindaklah dengan hati nurani yang tentunya objektif sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Jangan sampai justru ada kepentingan-kepentingan tertentu yang diperjuangkan dengan mengatasnamakan kasus tersebut. Apalagi latar belakang Bupati bukan berasal dari lingkungan birokrat.

Kepada Bupati Kupang sayapun berharap agar memperhatikan setiap peraturan perundangan yang berlaku. Sayapun kurang tahu benar apakah setiap kebijakan yang diambil telah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak. saya hanya berandai-andai. Kalau seandainya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka jelas ada kekeliruan yang harus dipertanggungjawabkan, karena negara kita adalah negara hukum. Mungkin Bapak memiliki tekad yang luhur untuk membangun Kabupaten Kupang ke arah yang lebih baik dan lebih sejahtera namun saya dan mungkin masyarakat yang lain berharap agar dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Akhirnya sayapun berharap agar sesegera mungkin Bupati dan Dewan menjadi mitra penggerak pembangunan bukan sebaliknya menjadi oposisi satu dengan yang lain. Mulailah menyadari posisi masing-masing, sudah sejauh mana Bapak-Bapak dan Ibu-ibu melangkah dalam polemik ini, janganlah mempertahankan ego masing-masing. Kami masyarakat menunggu penyelesaian yang terbaik, yang tentunya sesuai peraturan yang berlaku, sebab bukan hal seperti ini yang diinginkan oleh masyarakat. Mungkin kita telah maju dalam hal politik dan birokrasi bahkan mungkin terdepan, namun harus kita sadari bahwa kita sangat tertinggal dalam berbagai bidang kehidupan dibandingkan negara lain. Masyarakat membutuhkan dan menantikan pembaharuan dari bapak/ibu sekalian yang telah dipercayakan untuk membangun daerah tercinta ini, bukan untuk menyaksikan pertunjukkan kehebatan berpolitik ataupun kekuasaan dan kekayaan. (Kostan Mataubenu)

About kostanM

saya seorang mahasiswa fisika FST UNDANA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s